Silangit, Rivky Febrian Tarigan (2017) Analisis putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dalam perkara kebakaran hutan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Melawan PT. Bumi Mekar Hijau Dilihat dari sudut undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/Rivky Febrian Tarigan Silangit. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Kebakaran hutan merupakan bencana bagi keanekaragaman hayati dan menyebabkan dampak ekologis. Kebakaran hutan berdampak besar bagi kehidupan manusia dan sebagian besar dampak tersebut bersifat merugikan, baik dari aspek properti, infrastruktur serta hilangnya aset pertanian, perkebunan dan kehutanan. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg sudah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh bahan-bahan primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim; bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku ilmiah; bahan non hukum yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan internet, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 10.251.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu rupiah). Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH), maka sudah sewajarnya kebakaran tersebut menjadi tanggungjawab hukum PT. BMH selaku pemegang izin usaha di wilayah IUPHHK-HTI, sehingga secara hukum PT. BMH dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan harus bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran tersebut. Sebaiknya lembaga pengadilan dalam menangani kasus kerusakan lingkungan hidup menggunakan pola berpikir pertanggungjawaban mutlak dalam menafsirkan undang-undang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 28 Jun 2018 09:03 |
Last Modified: | 28 Jun 2018 09:03 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1948 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |