Edisom, Arif (2016) Malfungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Institusi Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Sebagai Konsekuensinya (Contoh Kasus: Pelanggaran HAM) Oleh Arif Edison. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
: Indonesia Sebagai Institusi Pelayan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Sebagai Konsekuensinya (Contoh Kasus Pelanggaran HAM) Tesis ini membahas tentang konsep pelayanan publik dalam negara demokrasi Indonesia yang harus diimplementasikan oleh seluruh aparatur pemerintahan sebagai abdi rakyat, yang dalam penelitian ini yaitu institusi kepolisian. Dimana setiap kelalaian dalam pelayanan publik merupakan bentuk maladministrasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Negara Republik Indonesia, terlebih bila maladministrasi tersebut menyangkut peristiwa pembunuhan sadis yang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum dalam bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh administratur Negara adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang menjadi korban dari tindakan maladministrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode berpikir deduktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi kepolisian sebagai institusi pelayan publik belum berfungsi sesuai dengan standar pelayanan yang dirumuskan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan/atau peraturan pelaksananya terutama dalam hal teknis transparansi hasil penyelidikan, evaluasi hasil kerja penanganan kasus, dan batas waktu penyelesaian penanganan perkara (dimana secara konsekuensi berkaitan dengan pelanggaran HAM). Selanjutnya mengenai bentuk ganti kerugian yang seyogyanya diberikan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab Negara terhadap rakyat yang dirugikan akibat lemahnya kinerja kepolisian tersebut belum ada pengaturan yang jelas baik dalam bentuk rumusan undang-undang dan/atau peraturan lainnya. Oleh karena itu, peneliti sangat menyarankan untuk segera dibuat revisi undang-undang baru tentang kepolisian yang lebih komprehensif mengingat fungsinya sebagai pelayan publik, dan juga peraturan tentang ganti kerugian yang sudah seharusnya diperoleh oleh warga masyarakat yang teraniaya hak-hak asasinya sebagai wujud tanggung jawab dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di negara demokrasi Republik Indonesia. Kata kunci: maladministrasi kepada malfungsi kepolisian Indonesia, pelayanan publik, tanggung jawab Negara, pembunuhan sadis, pelanggaran Hak Asasi Manusia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 01:50 |
| Last Modified: | 03 Jul 2018 01:50 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2477 |
Actions (login required)
 |
View Item |
