Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / Oleh Sherly

Sherly, Sherly (2016) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / Oleh Sherly. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (C) Halaman : ix + 86 + 41 + 2015 (D) Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan dunia maya, Cyber bullying (E) Isi : Perkembangan teknologi dan informasi serta munculnya media internet memudahkan seseorang untuk bekomunikasi dengan siapa saja di media sosial. Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu penyebab perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Cyber bullying adalah contoh dari perubahan sosial tersebut. Cyber bullying merupakan penindasan yang dilakukan sekelompok orang kepada korban secara beramai-ramai yang dapat mengganggu psikis seseorang. Perbuatan ini harus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Bagaimana penegakan hukum menurut UndangUndang terkait dengan kejahatan dunia maya serta bagaimana kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana atas perbuatan cyber bullying akan di bahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis/empiris yakni wawancara dengan penyidik subdit cyber crime dari Mabes Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta menggunakan tambahan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan cyber bullying belum dapat ditegakkan, mengingat pengaturan mengenai cyber bullying belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya unsur dari cyber bullying sendiri dalam pengaturan tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukumnya adalah mengenai barang bukti yang mudah dihilangkan, dihapus atau disembunyikan, yurisdiksi berkaitan dengan pengadilan mana yang berhak mengadili serta masa lewat waktu dari sebuah aduan yang di laporkan korbannya kepada kepolisian. (F) Acuan : 60 (1962-2015) (G) Pembimbing : Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H. (H) Penulis : Sherly

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 03 Jul 2018 03:27
Last Modified: 03 Jul 2018 03:27
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2539

Actions (login required)

View Item View Item