Monalisa, Monalisa (2016) Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar yang terjadi di dalam kawasan Hutan Konservasi Malino, Gowa, Sulawesi Selatan : studi kasus putusan nomor 65/PID.B/2012/PN.SUNGG / oleh Monalisa. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
: Kata Kunci : penegakan hukum, penebangan liar Isi : Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 420/Kpts-II/1991 tentang Perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan seluas ? 3500 Hektar dari Hutan Produksi menjadi Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus penebangan liar kian marak dan tidak terkontrol, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. Oleh karena itu, perlu diketahui Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar yang dilakukan terhadap hutan konservasi Malino, Gowa, Sulawesi Selatan? Dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang kejahatan penebangan liar yang dilakukan terhadap hutan konservasi Malino, Gowa, Sulawesi Selatan? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan metode penelitian hukum normatif. kesimpulan, Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus penebangan liar (illegal logging) menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini menurut pendapat penulis kurang merespon himbauan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar hakim menjatuhkan pemidanaan yang terberat kepada para pelaku penebangan liar (illegal logging) dan pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi kepada para pelaku kasus penebangan liar (illegal logging) ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, dengan kata lain terjadinya suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 03:30 |
| Last Modified: | 03 Jul 2018 03:30 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2543 |
Actions (login required)
 |
View Item |
