Febriyanti, Nurwulan (2016) Penerapan Klausul Arbitrase Bani Dalam Putusan Peradilan Indonesia Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus: PT Berkah Karya Bersama Melawan Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dkk.) Oleh Nurwulan Febriyanti. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci : Arbitrase, BANI, Peradilan Indonesia Salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lebih disukai para pebisnis adalah melalui arbitrase. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UUAAPS), dalam Pasal 3 menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terikat oleh klausul arbitrase, akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata peradilan Indonesia masih tetap mengadili serta memutus perkara yang terikat oleh klausul arbitrase. Salah satu contoh kasus yang dibahas dalam penelitian adalah kasus Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama yang telah menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BANI, akan tetapi diadili oleh Pengadilan Negeri bahkan sampai tingkat peninjauan kembali. Dengan adanya kasus ini telah menimbulkan permasalahan bagaimana penerapan klausul arbitrase BANI dalam putusan peradilan Indonesia setelah berlakukanya UUAAPS.Penulis menggunakan metode penelitian normatifdidukung data wawancara dengan pihak terkait. Setelah dilakukan analisis ternyata putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya berbeda-beda, dimana ditingkat Pengadilan Negeri hakim menyatakan berwenang mengadili perkara, sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena pihak terikat dengan klausul arbitrase, akan tetapi pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali hakim Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Alasan hakim yang menyatakan sengketa tersebut bukan dari Investment Agreement tidak dapat dibenarkan karena sengketa tersebut justru disebabkan realisasi saham yang tidak kunjung dipenuhi dan hal itu merupakan bagian dari Investment Agreement.Oleh sebab itu Pengadilan Negeri sudah seyogianya menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili sengketa PT. Berkah Karya Bersama melawan Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dkk, dan alasan yang digunakan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi Peradilan Indonesia untuk menyatakan berwenang mengadili perkara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Jul 2018 03:57 |
| Last Modified: | 03 Jul 2018 03:57 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2565 |
Actions (login required)
 |
View Item |
