Jusuf, Farouk Philip (2018) Tinjauan Ketatanegaraan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Melalui Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (78kB) |
![]() |
Text
COVER TESIS.pdf Download (39kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (62kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) |
![]() |
Text
tanda pengesahan tesis untuk diuji.pdf Download (229kB) |
![]() |
Text
tanda pengesahan tesis.pdf Download (200kB) |
Abstract
Sehubungan dengan hakikat dari konsepsi Indonesia adalah negara hukum, konfigurasi konstitusi, kekuasaan kehakiman dan hukum progresif yang dianut di Negara Kesatuan Republik, Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Ternyata Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan yang maksimal melindungi konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Melalui teori hukum progresif, Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional. Hal tersebut bukanlah merupakan bentuk superioritas Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan suatu konsekuensi prinsip yang tidak terbantahkan lagi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, atau dengan kata lain bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan hak dasar dan hak asasi warga negara serta konstitusi itu sendiri, dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan atau tindakan yang demikian tersebut menjadi “batal demi hukum” karena bertentangan dengan konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap pengaduan konstitusional yang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitutional orang yang bersangkutan oleh badan politik dan/atau badan administratif terhadap produk hukum, peraturan perundang-undangan, perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitutional warga negara guna menjamin perlindungan terhadap konstitusi sekaligus hak konstitusional warga negara yang didasarkan pada konsepsi “check and balances” yaitu agar suatu badan tidak melewati kewenangannya dan/atau tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut telah sesuai dengan konstiusi yang didasarkan pada kehendak rakyat (warga negara). Pembimbing Yth. Dr. Dwi Andayani Bs, S.H, M.H.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Dr. Dwi Andayani Bs, S.H, M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Mahkamah Konstitusi, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Hak Warga Negara, Kewenangan |
Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 03 May 2021 02:07 |
Last Modified: | 03 May 2021 02:07 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/26989 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |