Perlindungan hukum terhadap pekerja pers berdasarkan undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers / Amina Rahmaniar

Rahmaniar, Amina (2016) Perlindungan hukum terhadap pekerja pers berdasarkan undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers / Amina Rahmaniar. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pers sebagai pilar demokrasi, berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi dan memberi saran tentang segala hal yang menyangkut kepentingan umum. Pers mendapatkan kemerdekaan dalam memberikan informasi yang menyangkut penyelenggaraan Negara kepada publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjamin adanya Kemerdekaan Pers dan perlindungan kepada pekerja pers dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam prakteknya masih banyak pemberitaan pers yang berubah menjadi perkara hukum dan berakhir di pengadilan. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ? dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara pekerja pers dengan pihak-pihak yang bersengketa ? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah mengatur mengenai perlindungan hukum pekerja pers yang terdapat dalam Pasal 8 UU Pers. Pekerja Pers bebas dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan mutlak diberikan baik oleh pemerintah, aparatur negara maupaun masyarakat sepanjang wartawan menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Pers. Terkait pemberitaan yang keliru harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang tertulis dalam Undang-Undang Pers melalui hak jawab dan hak koreksi sebelum menggunakan ketentuan undang-undang lainnya karena Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang harus didahulukan Saran yang dapat Penulis berikan adalah diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara berkaitan dengan pemberitaan pers agar tidak terjadi tindak kriminalisasi terhadap pers. pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Pers dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam menegakkan kebebasan pers yang harus dijamin sebagai hak asasi bagi setiap manusia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Pekerja Pers, Wartawan, Hak Jawab, Hak Koreksi
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 04:36
Last Modified: 05 Jul 2018 04:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3096

Actions (login required)

View Item View Item