Analisis Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Kawin Antara WNI Dengan Warga Negara Belgia Yang Dilakukan di Belgia Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Contoh Kasus: Laporan Perkawinan No.364/Perkawinan LN/07/2013)/ oleh Riska Eka Putri

Putri, Riska Eka (2015) Analisis Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Kawin Antara WNI Dengan Warga Negara Belgia Yang Dilakukan di Belgia Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Contoh Kasus: Laporan Perkawinan No.364/Perkawinan LN/07/2013)/ oleh Riska Eka Putri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama:Riska Eka Putri (205110023) (B) Judul skripsi :Analisis Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Kawin Antara WNI Dengan Warga Negara Belgia Yang Dilakukan di Belgia Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Contoh Kasus: Laporan Perkawinan No.364/Perkawinan LN/07/2013) (C) Halaman : viii+75+Lampiran+ 2015 (D)Kata kunci : Hukum Perkawinan, Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan (E) Isi : Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal diatas maupun dibawahnya, dalam hal ini Pasal 29 tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 56 UU Perkawinan. Dalam prakteknya terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak disertai dengan perkawinan campuran yang sah seperti yang dialami oleh Deasy Yudiastuti dan Thomas Guillaume Marc Marie Debnicki. Berdasarkan Laporan Perkawinan No.364/Perkawinan LN/07/2013 menimbulkan pertanyaan: Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian kawin antara WNI dengan Warga Negara Belgia yang dilakukan di Belgia menggunakan sistem hukum Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menimbulkan akibat-akibat hukum di Indonesia karena selain harus memenuhi Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian umum dan memenuhi syarat perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan itu juga harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 2 jo Pasal 56 UU Perkawinan. Sebagai saran, Disarankan kepada pemerintah dan badan pembentuk undang-undang agar merevisi undang-undang perkawinan karena uu perkawinan sudah sangat tertinggal dan tidak dapat mengakomodasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. (F)Acuan : 20 (1976-2012) (G) Pembimbing: Mulati, S.H., M.H. (H)Penulis : Riska Eka Putri

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 02:03
Last Modified: 06 Jul 2018 02:03
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3245

Actions (login required)

View Item View Item