Analisis Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Dinas Terkait

Prayipto, Bonggas (2021) Analisis Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Dinas Terkait. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (38kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.PDF Download (152kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.PDF Download (205kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (88kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (12kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (81kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB)
	Text SURAT KEASLIAN DAN KEABSAHAN SKRIPSI.PDF Download (312kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)

Abstract

Pada penelitian ini membahas tentang masalah perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan pada dinas terkait dari suatu perkawinan dalam kasus putusan Peninuauan Kembali Nomor 598 PK/PDT/2016. Permasalahan bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris namun tidak dicatatkan pada Kantor Dinas terkait dan bagaimana implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatis dengan sifat prespektif. Berdasarkan analisis penelitian bahwa perjanjian perkawinan yang di buat di hadapan notaris tetapi tidak dicatatkan pada kantor dinas terkait, keabsahan perjanjian tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami isteri. Artinya perjanjian perkawinan menjadi batal berlaku dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Putusan hakim peninjauan kembali Nomor 598 PK/PDT/2016 yang menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi sama rata dan sama besarnya sudah tepat. Implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada dinas terkait yaitu tidak mengurangi keabsahan bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut tetap sah berlaku bagi pasangan suami isteri karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat. Dalam UU Perkawinan tidak ditemukan pasal yang mengatur atau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan, dan tidak mengikat bagi pihak ketiga, karena tujuan pendaftaran atau pencatatan pada dinas terkait adalah untuk memenuhi unsur publisitas agar pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang di buat pasangan suami isteri sehingga jika terjadi peristiwa hukum pihak ketiga harus tunduk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Mulati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian perkawinan, tidak dicatatkan, dinas terkait, catatan sipil
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	10 Sep 2021 02:53
Last Modified:	10 Sep 2021 02:53
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32549

Actions (login required)

View Item