Analisis Terhadap TandaBukti Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 04/PDT/G/2010/PN.PLW)/ oleh Mega sivia

Sivia, Mega (2015) Analisis Terhadap TandaBukti Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 04/PDT/G/2010/PN.PLW)/ oleh Mega sivia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak(A)Nama : Mega sivia (NIM: 205100126) (B) Judul Skripsi : AnalisisTerhadapTandaBuktiHakAtas Tanah Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 04/PDT/G/2010/PN.PLW)(C)Halaman : viii+69+lampiran+2015 (D) kata kunci: Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah. (E) Isi : Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting dan semakin tinggi nilai dan manfaat atas tanah sering kali menimbulkan sengketa yang menyangkut kepemilikan hak atas tanah, khususnya tanah yang belum didaftarkan atau yang berasal dari konversi hak-hak lama, yang menjadi pokok pembahasanya itu mengenai kasus sengketa kepemilikan tanah dimana para pihak tidak memiliki tanda bukti yang kuat berupa sertifikat hak atas kepemilikan tanah. Oleh karena para pihak tidak memiliki tanda bukti berupa sertifikat, melainkan hanya Surat Keterangan Tanah (SKT), permasalahannya adalah apakah tanda bukti hak atas tanah yang belum terdaftar dapat dijadikan dasar untuk penegasan konversi menjadi hak milik menurut UUPA? dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif didukung dengan wawancara dengan hakim. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut ditarik kesimpulan bahwa 1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat, yang didapat melalui pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat dan dengan adanya sertifikat dapat memperkuat pembuktian kepemilikan tanahnya di pengadilan. 2) Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. (F)Acuan:15 (1985-2013) (G) Pembimbing: H. Hasni, S.H., M.H.(H) Penulis: Mega Sivia

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	06 Jul 2018 09:26
Last Modified:	06 Jul 2018 09:26
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3473

Actions (login required)

View Item