Penegakan Hukum Dalam Kelalaian Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Dengan Status Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021)

Ghozi, Amor (2022) Penegakan Hukum Dalam Kelalaian Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Dengan Status Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover-Abstrak_Amor Ghozi_205170174_Skripsi 2022.pdf

Download (196kB)
[img] Text
BAB 1-5_Amor Ghozi_205170174_Skripsi 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (886kB)
[img] Text
Lampiran_Amor Ghozi_205170174_Skripsi 2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (667kB)

Abstract

Penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem demokrasi menghendaki diadakannya pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat yang ada di wilayah atau daerah tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah negara. Tetapi terdapat kasus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasangan calon nomor 2 Orient Patriot Riwu Kore masih sebagai Warga Negara Amerika Serikat yang mendaftar sebagai kepala daerah dengan adanya beberapa bukti, yang dimana dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Kepala Daerah bahwa yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia. Namun faktanya KPU kelalaian dalam proses pemilihan kepala daerah dan timbul permasalahan bagaimana untuk menyelesaikan jika calon sudah memenangkan hasil pemilihan. Penulis dalam menjawab permasalahan menggunakan metode hukum normative, jenis bahan yang digunakan Penulis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja KPU dan pendataan kependudukan di Indonesia masih lemah sehingga terjadi kesalahan dalam pemilihan calon kepala daerah. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan pentingnya kinerja para instansi dan pengecekan keseluruhan data kepundudukan agar tidak terulang lagi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Kewarganegaraan Ganda, Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 12 Apr 2022 04:08
Last Modified: 12 Apr 2022 04:08
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/34841

Actions (login required)

View Item View Item