ARGUS, MELINDA ELVIRA (2014) Analisis Kekuatan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)dalam Hal Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Mngenai Harta Harta Pusaka Tinggi Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/PDT.G/2012/PN.PYK / oleh Melinda Elvira Argus. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Masyarakat Minangkabau mengenal harta pusaka tinggi yaituharta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertalidarah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi inidapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Apabila terjadi sengketa pada pewarisan Harta Pusaka Tinggi diselesaikan melalui lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari yang ada di Minagkabau yang juga di atur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemertintahan Nagari dan maupun Peraturan Daerah Kabupaten/kota yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh kota Nomor 10 Tahun 2007. Walaupun telah di atur di Peraturan Daerah tidak menutup kemungkinan bahwa harta pusaka tinggi ini dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Yang terkadang juga menimbulkan perbedaan keputusan antara keputusan dari Kerapatan Adat Nagari dengan Putusan dari Pengadilan Negeri. Sehingga timbul permasalahan bagaimana kekuatan dari Keputusan kerapatan adat nagari (KAN) dalam hal penyelesaian sengketa waris adat minangkabau mengenai harta pusaka tinggi terkait dengan putusan pengadilan negri payakumbuh nomor 06/pdt.g/2012/pn.pyk? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan Keputusan kerapatan Adat nagari tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara dapat di artikan kekuatan dari Keputusan kerapatan ini sangat lemah karena tidak adanya hak untuk mngeksekusi seperti Pengadilan Negeri. Agar Lembaga adat yan sudah ada secara turun temurun ini tidak semakin tenggelam ekstitensinya hendaknya Pemeintah propinsi lebih memberikan perhatian yang lebih untuk lembaga adat sperti Kerapatan Adat Nagari ini seperti memperbaharui peraturan daerah yang lebih menguatkan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kerapatan Adat Nagari (KAN) |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 01:32 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 01:32 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3492 |
Actions (login required)
 |
View Item |
