Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang di PHK Secara Sepihakd alam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Demi Hukum Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Contoh Kasus PT Meta Epsi)/ oleh Muhammad ZulkaydiWiranegara

Wiranegara, Muhammad Zulkaydi (2015) Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang di PHK Secara Sepihakd alam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Demi Hukum Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Contoh Kasus PT Meta Epsi)/ oleh Muhammad ZulkaydiWiranegara. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai sifat pekerjaan dan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) apabila sifat pekerjaan yang ditentukan dalam Undang-Undang terhadap PKWT tidak sesuai atau jangka waktu PKWT sebagai manadiaturdalamUndang-Undang Ketenagakerjaan ini telah terlampaui berkaitan dengan hak yang seharusnya diterima pekerja apabila di putus hubungan kerjanya ole hperusahaan, namun masih banyak perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tetap mempekerjakan karyawannya sebagai karyawan kontrak sekalipun demi hukum telah beralih menjadi karyawan tetap.Hal yang demikian banyak menimbulkan perselisihan PHK ketika masa kontrak berakhir. Peran Dinas tenaga kerja untuk memberikan pembinaan secara terpadu untuk mensosialisasikan peraturan ketenagakerjaan secara terpadu sudah berjalan dengan baik sesuai program yang telah di buat. Hanya saja, program pengawasan ketenagakerjaan belum dapat berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan sistem pengawasan dan penegakan hukum Ketenagakerjaan yang masih sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan sistem otonomi daerah sehingga kualitas penegakan hukum Ketenagakerjaan tidak independen dan tidak optimal diperparah lagi minimnya anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan Ketenagakerjaan anggota pengawas Ketenagakerjaan dan belum dapat mengakomodir jumlah perusahaan yang ada sehingga pengawasan danpenegakanhukumterhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan di lapangan masih minim dikarenakan keterbatasan kuantitas anggota tim pengawas ketenagakerjaan. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang sepertinya belum dapat mencapai sasaran sebagaimana cita-cita dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, terbukti dengan masih banyaknya sengketa ketenagakerjaan akibat pelanggaran ketentuan PKWT yang di lakukan perusahaan terhadap hak-hak pekerja yang demi hukum menjadi pekerja PKWTT. Pelaksanaan hak-hak normatif pekerrja di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan atau dengan kata lain terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif (law in books) dengan kenyataan di lapangan (law in society/action).

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Tesis > Pascasarjana
Divisions:	Pascasarjana
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Jul 2018 03:16
Last Modified:	09 Jul 2018 03:16
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3577

Actions (login required)

View Item