Analisis Penerapan Kelas Barang Atas Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus IKEA vs IKEMA) / oleh Marrina

MARRINA, MARRINA (2014) Analisis Penerapan Kelas Barang Atas Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus IKEA vs IKEMA) / oleh Marrina. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Semakin kuatnya persaingan usaha menyebabkan pengusaha melakukan ?pendomplengan? merek terhadap merek terkenal yang sudah ada terlebih dahulu, maka diperlukan perlindungan hukum yang baik bagi merek terkenal. Putusan PK No. 165 PK/Pdt.Sus/2012 adalah sengketa mengenai merek antara merek terkenal IKEA milik Ingvar Kampard dengan merek IKEA milik PT. Angsa Daya. Putusan PK tersebut menyatakan bahwa merek IKEMA tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek IKEA karena memiliki kelas barang yang berbeda dengan merek IKEA dan Pasal 6 Ayat (1) huruf b UUM tidak dapat diimplementasikan karena belum ada PP yang mengaturnya, hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UUM. Adapun permasalahan yang diangkat oleh Penulis adalah Bagaimana Penerapan Kelas Barang Atas Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus IKEA vs IKEMA) dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap IKEA setelah adanya Putusan PK No. 165 PK/Pdt.Sus/2012. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Penulis, Merek IKEA telah dikategorikan sebagai merek terkenal dan terdaftar lebih dulu di Dirjen HKI daripada merek IKEMA, maka mengenai perbedaan kelas barang menjadi tidak relevan bagi merek terkenal untuk dipertimbangkan Selain itu, apabila PP belum dibentuk maka undang-undang yang berkaitan itu tetap berlaku, tidak menjadi alasan ketentuan pasal dalam UUM yang dimaksud tidak dapat diimplementasikan. UUM tidak secara tegas dan terperinci memberi pengaturan mengenai penerapan kelas barang dan merek terkenal, PK adalah upaya hukum terakhir maka IKEA tidak mendapat perlindungan hukum lagi. Seharusnya UUM mengatur lebih rinci tentang merek terkenal agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dengan meratifikasi Protokol Madrid diharapkan akan mengurangi pelanggaran merek.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Merek Terkenal, Kelas Barang, Putusan PK
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Pascasarjana
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Jul 2018 03:19
Last Modified:	09 Jul 2018 03:19
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3579

Actions (login required)

View Item