Kesiapan Regulasi Nasional dalam Melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. / oleh Heryanto

Heryanto, Heryanto (2015) Kesiapan Regulasi Nasional dalam Melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. / oleh Heryanto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK (A)Nama: Heryanto (NIM: 205110073). (B) Judul Skripsi: Kesiapan Regulasi Nasional dalam Melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. (C) Halaman: x + 115 + lampiran+ 2015 (D)Kata kunci: Perlindungan UMKM, AEC, perdagangan bebas. (E)Isi:(F)Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Terbukanya pasar di kawasan ASEAN, membanjirnya produk asing dengan harga murah akan mempersulit UMKM yang masih berkembang untuk berkompetisi. Oleh sebab itu mereka membutuhkan perlindungan dari pemerintah melalui regulasi yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal pengamanan pasar dalam negeri Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO dengan menerapkan kebijakan perdagangan dan standarisasi. Namun aturan standarisasi dan kebijakan perdagangan di Indonesia secara substansi maupun strukturnya masih mengandung banyak kekurangan, di sisi lain pemerintah juga membuat aturan Permendag yang mewajibkan pasar modern menyediakan produk lokal sebesar 80%, namun kemudian aturan tersebut direvisi yang justru bukan memperkuat aturan sebelumnya melainkan memperlemah dengan adanya pemberian pengecualian. Sedangkan untuk peningkatan daya saing UMKM agar mempunyai produk yang berorientasi pada pasar ekspor, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 memberdayakan UMKM dengan cara pembiayaan dan kemitraan, namun pelaksanaan pembiayaan ini yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman kredit, disisi lain pengaturan kemitraan baik secara substantif maupun struktur juga tidak memberikan kejelasan yang menyebabkan pelaksanaannya akan mengakibatkan kerancuan akibat dari ketiadaan kepastian hukum. Melihat pada berbagai kekurangan tersebut penulis memandang aturan nasional belum sepenuhnya siap melindungi UMKM, oleh karena itu perlu kiranya pemerintah Indonesia mempunyai strategi yang berupa reformasi regulasi. (G)Acuan : 68 (1945-2014). (H) Pembimbing :Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (I)Penulis Heryanto

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 06:24
Last Modified: 09 Jul 2018 06:24
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3628

Actions (login required)

View Item View Item