Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti (Hak Ekonomi) Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta / oleh Reinaldo Mulia

Mulia, Reinaldo (2015) Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti (Hak Ekonomi) Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta / oleh Reinaldo Mulia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Reinaldo Mulia (NIM : 205110103). (B) Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Menghimpun Royalti (Hak Ekonomi) Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.(C)Halaman : xi+109+26+2015. (D) Kata Kunci : Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif, Hak Ekonomi Pencipta.(E)Isi : Kewenangan LMK sebelum UUHC tidak memiliki pengaturan yang jelas karena tidak memiliki landasan hukum yang mengatur LMK, sehingga menyebabkan terjadinya masalah dimana Pengguna (user) menolak untuk melakukan pembayaran royalti yang memiliki dampak terhadap Hak Ekonomi Pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pelaksanaan kewenangan LMK dalam menghimpun royalti (Hak Ekonomi) Pencipta lagu berdasarkan UUHC, dimana Penulis meneliti bagaimana efektifitas kewenangan tersebut setelah diatur dalam UUHC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan kepada teknik pengumpulan data bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan LMK setelah diatur dalam UUHC dapat dikatakan cukup komperhensif dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2002, namun belum dikatakan efektif karena UUHC memberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk LMK mendapatkan izin operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 121 huruf g UUHC, sehingga LMK saat ini beroperasi secara sendiri-sendiri seperti sebelum UUHC berlaku (Pasal 121 huruf e UUHC) dan itu tidak efektif karena 1 (satu) user membayar royalti kepada beberapa LMK. Dalam hal ini, peran Pemerintah Indonesia sangat penting dalam mendukung terbentuknya LMK sesuai UUHC dengan memberikan dukungan penuh terhadap komisioner LMKN Pencipta dalam melaksanakan sosialisasi terhadap LMK yang ada, termasuk masyarakat. (F) Daftar Acuan : 26 (2002-2014). (G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis : Reinaldo Mulia

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Jul 2018 07:42
Last Modified:	09 Jul 2018 07:42
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3683

Actions (login required)

View Item