Nugroho, Thomas Aprianto (2015) Pelaksanaan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kaitannya Dengan Recovery Asset Tindak Pidana Korupsi/ oleh Thomas Aprianto Nugroho. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Thomas Aprianto Nugroho; NIM: 205080021 (B)Judul Skripsi: Pelaksanaan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kaitannya Dengan Recovery Asset Tindak Pidana Korupsi (C)Halaman : viii + 117 + 6 daftar pustaka + lampiran; 2015 (D)Kata Kunci :Korupsi, uang pengganti, recovery asset (E)Isi:Korupsi di Indoensia semakin merajalela dan telah menjadi masalah global antar negara dan dalam perkembangannya sekarang korupsi bukan hanya digolongkan sebagai extraordinary crime melainkan sebagai crime against humanity atau kejahatan kemanusiaan sehingga harus diberantas dan untuk mengembalikan kerugian negara diperlukan usaha salah satunya adalah melalui pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian (recovery asset) negara akibat tindak pidana korupsi. Namun demikian, meskipun instrument hukum telah ada dalam praktek dilapangan pelaksanaan pembayaran uang pengganti masih mengalami berbagai kendala sehingga upaya memulihkan asset dari kejahatan korupsi tidak berjalan semestinya. Timbul permasalahan bagaimana pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kaitannya dengan recovery asset tindak pidana korupsi dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kaitannya dengan recovery asset tindak pidana korupsi Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan didukung wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kaitannya dengan recovery asset tindak pidana korupsi belum terlaksana secara maksimal antara keuangan negara yang dikorupsi dengan pengembalian aset tidak seimbang karena terpidana korupsi lebih memilih pidana penjara daripada membaya pidana uang pengganti. Tidak dibayarnya uang pengganti dan terpidana lebih memilih hukuman tambahan merupakan salah satu kendala selain belum adanya ketentuan-ketentuan peraturan yang lengkap dan jelas tentang pembayaran uang pengganti yang meliputi pedoman penghitungan, tata cara pembayaran uang pengganti oleh jaksa sebagai pemasukan negara. Dimasa mendatang Pemerintah dan DPR perlu mengatur pengembalian keuangan negara yang lebih proaktif, mengingat masih ada beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku masih memunculkan beberapa permasalahan dan perlu adanya perubahan undang-undang korupsi dengan menegaskan pidana uang pengganti sebagai keharusan bukan sebagai hukuman alternatif. (F) Daftar acuan : 61 (1971-2014) (G) Dosen Pembimbing : Dr. Dian Adriawan Dg. Tawang, S.H., M.H. (H) Penulis : Thomas Aprianto Nugroho
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 09 Jul 2018 07:59 |
| Last Modified: | 09 Jul 2018 07:59 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3691 |
Actions (login required)
 |
View Item |
