Penerapan Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Dalam Pembentukan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO. SE-24/PJ/2014 terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / oleh Jonathan Subarka

Subarka, Jonathan (2015) Penerapan Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Dalam Pembentukan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO. SE-24/PJ/2014 terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / oleh Jonathan Subarka. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Jonathan Subarka (NIM: 205110054). (B) Judul Skripsi: Penerapan Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Dalam Pembentukan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO. SE-24/PJ/2014 terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (C) Halaman: viii + 92 + Lampiran + 2015. (D) Kata Kunci: Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (E) Isi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 23 UUD 1945, pajak harus diatur dengan UU. Dalam praktik pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan Surat Edaran untuk pungutan PPN terhadap penyerahan dan impor atas hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil hutan. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Apakah penerapan Surat Edaran Ditjen Pajak telah sesuai dengan sistem hierarki yang berlaku? Dan Akibat apakah yang ditmbulkan dari berlakunya SE tersebut? Data penelitian memperlihatkan adanya pertentangan antara Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014 dengan UU No.42 Tahun 2009. Keadaan ini menimbulkan dualisme hukum yang menyebab ketidakpastianhukum mengenai pemungutan PPN terhadap penyerahan dan impor atas hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil hutan. Disimpulkan bahwa Surat Edaran bukanlah suatu peraturanperundang-undangan melainkan suatu peraturan kebijakan dan ketentuan mengenai pajak harusnya diatur dengan UU. Saran, dalam pemungutan PPN terhadap penyerahan dan impor atas hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil hutan yang diberlakukan adalah UU no. 42 Tahun 2009. (F) Acuan : 30 (1982-2015). (G) Pembimbing : Cut Memi, S.H., M.H. (H) Penulis : Jonathan Subarka

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	09 Jul 2018 09:04
Last Modified:	09 Jul 2018 09:04
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3723

Actions (login required)

View Item