Analisis Terhadap Masuknya Kembali Ketetapan Mpr Sebagai Salah Satu Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan / oleh Reza Rizki

RIZKI, REZA (2014) Analisis Terhadap Masuknya Kembali Ketetapan Mpr Sebagai Salah Satu Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan / oleh Reza Rizki. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ketatapan MPR merupakan salah satu peraturan di Indonesia yang sudah terbentuk sejak tahun 1960-2003. Kehadiran Ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sudah ada sejak Indonesia membentuk hierarki perundang-undangan yang pertama yaitu sejak tahun 1966. Kehadiran ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sejak awal merupakan kesalah pahaman dalam penafsiran teori tentang hierarki perundang-undangan, dimana yang dinamakan peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang berlaku untuk umum, dan bukan merupakan norma hukum tunggal atau dengan kata lain sudah dilengkapi dengan sanksi pidana atau pemaksa. Beradasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti tentang dengan dimasukannya kembali ketetapan MPR kedalam hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dapat dibenarkan dilihat dari sudut ilmu perundang-undangan? Penulis meneliti masalah tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum. Data penelitian menunjukan bahwa ketetapan MPR tidak sesuai apabila dimasukan kedalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Menghilangkan ketetapan MPR dalam hierarki sementara Undang-undang dasar 1945 masih dicantumkan itu juga merupakan sebuah kekeliruan, karena sifat dari ketetapan MPR dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaiknya Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan mengeluarkan ketetapan MPR dari hierarki perundang-undangan serta Undang-Undang Dasar 1945.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: MPR, Tap MPR, Hukum Tata Negara.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 09 Jul 2018 09:16
Last Modified: 09 Jul 2018 09:16
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3734

Actions (login required)

View Item View Item