Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api Double-Double Track (DDT) Manggarai Cikarang Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pepres 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Obyek Studi : Kota Bekasi) / oleh Eva Dewi Kartika

Kartika, Eva Dewi (2015) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api Double-Double Track (DDT) Manggarai Cikarang Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pepres 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Obyek Studi : Kota Bekasi) / oleh Eva Dewi Kartika. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK (A)Nama : Eva Dewi Kartika (205110114) (B) Judul Skripsi: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api Double-Double Track (DDT) Manggarai Cikarang Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pepres 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Obyek Studi : Kota Bekasi) (C) Halaman : ix+106+29+lampiran+2014 (D) Kata Kunci : Pengadaan Tanah (E)Isi : Pembangunan untuk kepentingan umum yang seyogyanya diselenggarakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak jarang justru mendapat berbagai hambatan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka menciptakan moda transportasi umum yang nyaman, cepat, dan aman, yaitu proyek DDT Manggarai-Cikarang. Namun, di dalam proses pembangunannya proyek ini dihadang beberapa hambatan dalam proses pengadaan tanahnya. Adapun permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yaitu cara perolehan hak atas tanah pembangunan DDT Manggarai-Cikarang dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung juga dengan data empiris, yaitu berupa wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Proyek DDT Manggarai-Cikarang ini dilakukan di atas tanah yang berada disamping rel jalur Kereta Api yang berada diantara Stasiun Manggarai sampai dengan Cikarang yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Bekasi. Namun, secara khusus penelitian ini akan membahas hambatan yang terjadi di Kota Bekasi dalam proses pembebasan tanahnya sebagai cara untuk memperoleh hak atas tanah. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan DDT Manggarai-Cikarang, yaitu proses penentuan besaran ganti kerugian yang tidak menghasilkan kesepakatan antara P2T dengan warga selaku pemegang hak atas tanah pada saat musyawarah di Kota Bekasi dan pembebasan tanah PT KAI yang diatasnya terjadi okupasi ilegal oleh beberapa warga. Perlindungan hukum warga masyarakat selaku pemilik hak atas tanah terus diupayakan oleh pemerintah dan dibutuhkan koordinasi dari setiap pihak, terutama peran serta masyarakat agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat terlaksana. (F) Acuan : 29 (1945-2014). (G)Pembimbing : Hasni, S.H., M.H. (H) Penulis Eva Dewi Kartika

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 10 Jul 2018 01:20
Last Modified: 10 Jul 2018 01:20
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3761

Actions (login required)

View Item View Item