Implementasi otonomi daerah dalam penyusunan organisasi perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. / oleh Roberto Marzuki Sihite

Sihite, Roberto Marzuki (2014) Implementasi otonomi daerah dalam penyusunan organisasi perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. / oleh Roberto Marzuki Sihite. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menghendaki adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah. Penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional , untuk menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi yang mempengaruhi tidak bekerjanya secara maksimal urusan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah adalah konflik kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan Clean Government dan Good Governance untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dalam penelitian ini akan dicari pemecahan permasalahan tentang bagaimakah pembentukan Struktur Perangkat Daerah menurut hukum dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan-urusan Pilihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan Indeks kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah daerah yang diatur Kepmenpan No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Otonomi Daerah, Undang-Undang, Good governance, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah, Pemerintah Peraturan Daerah, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 10 Jul 2018 09:58
Last Modified: 10 Jul 2018 09:58
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3927

Actions (login required)

View Item View Item