Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Daerah Kabupaten Gunung Mas / oleh Patrick Jesse Tappy

Tappy, Patrick Jesse (2014) Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Daerah Kabupaten Gunung Mas / oleh Patrick Jesse Tappy. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Indonesia adalah negara dan oleh karena itu dalam menjalankan negara sudah menjadi tugas negara menjadi pelayan publik dan penjamin keadilan bagi masyarakat, dan untuk menunjang tugas tersebut negara membentuk aparatur negara dan lembaga negara yang befungsi sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan. Salah satu aparat negara tersebut adalah hakim, secara umum hakim-hakim adalah setiap orang atau pejabat yang melakukan penyelesaian atau memutus suatu sengketa. Permasalahannya bagaimana bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus oleh hakim yang terbukti terlibat melakukan tindak pidana penyuapan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum, media dan wawancara dengan dosen dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas yang dipengaruhi unsur suap, seharusnya terbuka ruang untuk diajukan Peninjauan Kembali (PK) karena banyak hal-hal yang bersifat substansi yang dilanggar. Dengan meninjau dari teori-teori dan data yang dipaparkan dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa asal final and binding tidak dapat berlaku mutlak, walaupun merupakan amanat dari UUD 1945 tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman harus berpegang pada prinsip kekuasaan kehakiman itu sendiri. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadung unsur penyuapan terhadap salah seorang hakim tidak sejalan dengan semangat keadilan. Agar dikemudian hari tidak terjadi perdebatan atas kasus serupa, sebaiknya dibuat aturan yang jelas tentang bagaimana berlakunya putusan MK jika dalam persidangan terjadi hal-hal yang bertetangan dengan hukum dan asas-asas yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kekuatan Hukum, Mahkamah Konstitusi dan Suap.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 03:35
Last Modified: 11 Jul 2018 03:35
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3946

Actions (login required)

View Item View Item