Kewenangan Penyidik Terhadap Pecandu/PenggunaNarkotika Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. / oleh Lukman Haryono

Haryono, Lukman (2016) Kewenangan Penyidik Terhadap Pecandu/PenggunaNarkotika Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. / oleh Lukman Haryono. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penggunaan Narkotika sudah dalam taraf yang membahayakan dengan tingkat prevalensi yang sudah tinggi dari tahun ke te tahun.Kehidupan bermasyarakat yang seharusnya terbebas dari narkoba tidak tercapai karena banyaknya pengguna narkotika yang sudah menjadi gaya hidup di semua strata sosial yang ada di masyarakat. Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundangundangan terkait penyalahgunaan Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada perkembangannya BNN tidak hanya menjadi Badan Koordinasi yang berada di bawah presiden.Setelsh diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuat BNN mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus narkotika yang ada di wilayah Indonesia.Penyidik yang ada dibawah BNN selain penyidik POLRI terdapat juga penyidik BNN. Penanganan pecandu/pengguna narkotika yang ada di Indonesia perlu perhatian serius.Penyidik mempunyai kewenangan penuh terhadap nasib pecandu/pengguna narkotika yang berhadapan dengan kasus hukum.Amanat Undang-undang yang mengharuskan pecandu/pengguna narkotika harus direhabilitasi.Kewenangan ini juga harus terintegrasi dengan penegak hukum lain yang ada di Indonesia.Masalah yang dihadapi oleh para penyidik yang ada di BNN adalah kurang mengertinya para penyidik BNN tentang hirarki perundang-undangan yang ada serta interpretasi yang salah mengenai pemidaaan bagi para pecandu/pengguna narkotika yang mempunyai semangat untuk melakukan rehabilitasi baik secara medis atau sosial.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Penyidik terhadap pecandu/pengguna narkotika beserta hambatan yang dialami dalam proses rehabilitasi.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 04:03
Last Modified: 11 Jul 2018 04:03
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3952

Actions (login required)

View Item View Item