Penegakan Hukum Pidana Terhadap Majikan Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Dihubungkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia / oleh Yohanes Ilham Jomi

Jomi, Yohsnes Ilham (2014) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Majikan Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Dihubungkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia / oleh Yohanes Ilham Jomi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap majikan sebagai pelaku kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia dilatarbelakangi karena masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak PRT. Selama ini banyak ditemui kekerasan PRT yang kasusnya tidak berlanjut ke tingkat pengadilan. Artinya proses secara hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. PRT sebagai salah satu kelompok yang memperoleh perlindungan dari kekerasan, aparat hukum tidak bertindak tegas menegakkan hukum, bahkan menghentikan proses hukum atau memberikan hukuman yang sangat ringan sehingga pelaku bisa cepat bebas, bahkan kebal hukum sehingga pelaku tidak jera dan mengulangi lagi penganiayaannya. Permasalahan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam ketentuan perundangan-undangan pidana kepada pembantu rumah tangga? dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses peradilan pidana untuk menegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan tersebut? Untuk melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif dengan ditunjang dengan data kepustakaan. Hasil penelitian ini ternyata hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan PRT yang melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP hukumannya terlalu ringan karena hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban. Hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan UU PKDRT telah ditetetapkan kepada tersangka kasus penganiayaan PRT di Jatinegara dengan menerapkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, namun dalam perkembangannya kasus ini belum diproses hingga ke pengadilan. Masih terdapatnya kelemahan UU PKDRT terutama penanganan kasus kekerasan terhadap PRT maupun dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan PRT yang merupakan faktor kendala dalam proses peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan PRT. Disarankan bagi Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan PRT untuk menghindari atau memperkecil kasus-kasus kekerasan yang menimpa PRT serta memberi hak-hak PRT yang selama ini terabaikan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Kekerasan PRT.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 06:38
Last Modified: 11 Jul 2018 06:39
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3989

Actions (login required)

View Item View Item