Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan Sumatera Utara Berdasarkan Hukum Tanah Nasional/ oleh Putri Dina Fatricia

FATRICIA, PUTRI DINA (2014) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan Sumatera Utara Berdasarkan Hukum Tanah Nasional/ oleh Putri Dina Fatricia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dewasa ini kebutuhan akan tanah semakin hari terus meningkat sedangkan luas tanah yang tersedia tidak akan bertambah secara berarti. Tanah yang tersedia pun keadaan dan kemampuannya tidak merata dan sebagian besar yang sudah dimiliki tersebut belum terdaftar dan belum ada syarat tanda buktinya. Begitu pula proses pembangunan untuk kepentingan umum yang dapat dilaksanakan jika ada tanah yang telah tersedia. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum diatas tanah negara, dan selalu bersinggungan dengan tanah hak milik, sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, seperti yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) PERPRES No. 65 Tahun2006. Permasalahan yang akan disampaikan disini adalah Bagaimana Tata Cara Yang Ditempuh Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara Internasional Kualanamu. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pengetahuan atau teori tentang objek yang sudah ada dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, proyek ini membebaskan tanah masyarakat yang berlokasi di delapan desa, tetapi dari kedelapan desa tersebut, ternyata konflik tidak terjadi pada semua desa, secara khusus juga pembahasan mengenai konflik ini akan memfokuskan pembahasan pada konflik yang terjadi pada Desa Pasar VI Kualanamu. Oleh karena itu dimasa yang akan datang Pemerintah Kota Medan perlu menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPA.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Tanah.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 11 Jul 2018 08:02
Last Modified: 11 Jul 2018 08:02
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4040

Actions (login required)

View Item View Item