Darussalam, Muhammad (2022) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG ANALISA PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) ATAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) TERHADAP PENERIMAAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Muhammad Darussalam 126212009 JA.pdf Download (751kB) | Preview |
Abstract
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program lanjutan pemerintah atas pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, dimana para wajib pajak saat itu antusias untuk mengikuti program tersebut. Dengan adanya undang-undang No 7 Tahun 2021 ini pemerintah berharap para wajib pajak kembali antusias dalam mengikuti program PPS tersebut, dengan memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak yang mau mengikuti program tersebut, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mendata dan menertibkan administrasi para wajib pajak, serta membantu negara dalam anggaran belanja pemerintah. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan undang-undang yang mengatur kembali ketentuan perpajakan yang membuat gairah investor untuk menanamkan modalnya pada dunia usaha, dengan harapan ekonomi negara berkembang dan dunia usaha bangkit pasca pandemi dengan dampak pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat pulih dan berkembang yang berimbas pada meningkatnya pendapatan negara, maka negara bisa membuat anggaran yang bertujuan membantu masyarakat dan dunia usaha dengan APBN.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | FE Perpus |
Date Deposited: | 06 Jun 2023 06:30 |
Last Modified: | 06 Jun 2023 06:30 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/40520 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |