Pengaruh Penghapusan Pasal 50 Ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Swasta / oleh Teuku Hairul Gamel

GAMEL, TEUKU HAIRUL (2014) Pengaruh Penghapusan Pasal 50 Ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Swasta / oleh Teuku Hairul Gamel. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

GAMEL, TEUKU HAIRUL Pendidikan merupakan sebuah hal yang amat penting dan mendasar, teramat pentingnya dalam UUD 1945 pendidikan dimasukan ke dalam Hak Dasar. RSBI merupakan sebuah program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan mengacu kepada standar internasional. Dalam prakteknya, timbul berbagai masalah di dalam penyelenggaraan RSBI, biaya yang mahal, sarana dan prasarana yang belum mencukupi adalah sebagian dari masalah RSBI. Keberadaan RSBI mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Permohonan para pemohon untuk menghapuskan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 kepada MK dikabulkan. Putusan MK tersebut menimbulkan interpretasi berbeda antara MK dan Kemendikbud, MK menyatakan bahwa yang dibatalkan hanya RSBI Negeri, sedangkan Kemendikbud berpendapat bahwa keduanya baik RSBI Swasta maupun RSBI Negeri harus dibubarkan karena apabila hanya salah satu yang dibubarkan maka akan timbul dualisme sistem pendidikan. sehingga timbul suatu permasalahan Bagaimanakah status RSBI Swasta setelah penghapusan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi? Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Hasil Penelitian bahwa hakim MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 50 ayat (3) UUD 1945, baik RSBI Negeri maupun Swasta harus dibubarkan karena keduanya tidak sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri. Kesimpulan dari permasalahan adalah Putusan MK adalah tepat untuk membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 sedangkan untuk Implementasinya, baik RSBI Negeri maupun Swasta harus dibubarkan. Saran, bagi Mahkamah Konstitusi agar berkonsentrasi untuk membuat Putusan saja sedangkan untuk implementasinya diserahkan kepada pihak yang lebih berhak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Sistem Pendidikan Nasional, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara.
Subjects: Tesis > Pascasarjana
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 13 Jul 2018 02:07
Last Modified: 13 Jul 2018 02:07
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4174

Actions (login required)

View Item View Item