Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Atas Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Kepada Konsumen (Studi Tentang Putusan MA Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012) / oleh Sherly Hardiman

Hardiman, Sherly (2015) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Atas Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Kepada Konsumen (Studi Tentang Putusan MA Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012) / oleh Sherly Hardiman. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Sherly Hardiman (NIM: 205110014). (B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Atas Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Kepada Konsumen (Studi Tentang Putusan MA Nomor 336 K/Pdt.Sus/2012). (C) Halaman: vii+94+lampiran; 2015.(D)Kata Kunci: Tanggung jawab, Perlindungan konsumen (E)Isi: Perkembangan zaman menuntut masyarakat modern untuk beraktivitas dengan menggunakan alat komunikasi untuk menunjang aktivitasnya tersebut. Salah satu alat komunikasi tersebut adalah menggunakan layanan Blackberry Internet Service. Untuk menyampaikan informasi mengenai suatu barang atau jasa pelaku usaha menggunakan iklan agar lebih efektif maksud iklan tersebut kepada konsumen. Pada kenyataannya, iklan yang disampaikan pelaku usaha seringkali melebih-lebihkan dan cenderung menyesatkan karena mengandung janji yang tidak pasti serta menutupi syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam suatu barang atau jasa tertentu. Permasalahan yang diajukan penulis adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap konsumen pengguna jasa Telkomsel. Penulis meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dari aspek iklan diatur dalam UUPK. Namun pada kenyataannya pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas iklan yang diterbitkan tersebut masih tidak dikenakan sanksi yang sepadan sehingga para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dalam menerbitkan iklan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, peran pemerintah sangat diperlukan, dimana seharusnya dapat diterapkan sanksi-sanksi yang telah ada dalam UUPK dan juga bisa dengan menambah peraturan yang lebih khusus dan spesifik mengenai peraturan periklanan yang mempunyai sanksi jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. (F) Acuan : 63 (1978-2013).(G) Pembimbing : Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. (H)Penulis: Sherly Hardiman.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 13 Jul 2018 07:28
Last Modified: 13 Jul 2018 07:28
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4254

Actions (login required)

View Item View Item