PUTERI, TREESMAYANTI ERKA (2014) Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Peredaran Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus Putusan Nomor 1467/PID.B/2012/JKT.PST)/ oleh Treesmayanti Erka Puteri. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Pemerintah sering melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tempat di Indonesia untuk mencegah peredaran obat tanpa izin tetapi masih sering ditemukan sebagian besar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Dalam hal ini, Hakim juga berperan untuk memberikan pengaturan hukum terhadap seseorang yang melanggar perbuatan tindak pidana tersebut, seperti bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Putusan Nomor : 1467/PID.B/2012/PN.JKT.PST dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap penegakan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Putusan Nomor : 1467/PID.B/2012/PN.JKT.PST. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai data wawancara. Data penelitian memperlihatkan bahwa Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan sudah tepat, namun dalam menentukan hukuman yang memberatkan, hakim mengkaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Ini menunjukkan hakim tidak teliti dalam menjatuhkan putusan. Undang-Undang Kesehatan khususnya mengenai obat-obatan sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika. Banyak obat yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengandung unsur narkotika. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 1467/PID.B/2012/PN.JKT.PST yang seharusnya terdakwa dapat dibebaskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak bersesuaian dengan putusan hakim. Sebaiknya, Majelis Hakim harus lebih detail lagi dalam hal menganalisis suatu kasus dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, serta dilakukan pengawasan represif oleh pemerintah terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki surat izin edar untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peredaran Obat, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jul 2018 08:59 |
| Last Modified: | 13 Jul 2018 08:59 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4290 |
Actions (login required)
 |
View Item |
