Pertanggungjawaban BPN Dalam Hal Terjadinya Hak Atas Tanah Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 PK/PDT/2021)

Pabisa, Joshua Evan Dwitya (2024) Pertanggungjawaban BPN Dalam Hal Terjadinya Hak Atas Tanah Tumpang Tindih (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 PK/PDT/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Joshua Evan D.P._205209104.pdf Download (906kB)
	Text Bab isi_Joshua Evan D.P._205209104.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Joshua Evan D.P._205209104.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text Lampiran_Joshua Evan D.P._205209104.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pemberian tanda bukti hak atas tanah (sertifikat). Sistem pendaftaran negatif yang bertendensi positif terkadang menimbulkan terjadinya sengketa sertifikat ganda seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 PK/PDT/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab pihak BPN atas sertifikat ganda serta menganalisa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam hal timbulnya tumpang tindih dalam Putusan Nomor: 309 PK/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode conceptual approach dan statute approach, dengan metode analisis data secara kualitatif, serta didukung dengan sumber data dari hasil wawancara narasumber. BPN bertanggung-jawab secara langsung atas terjadinya sengketa kepemilikan sertifikat hak milik tupang tindih. BPN wajib melaksanakan putusan pengadilan sebagai pemenuhan pertanggungjawaban baik keperdataan yakni ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, pemidanaan terhadap pihak yang apabila terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, serta tanggungjawab administratif berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 309 PK/Pdt/2021 adalah gugatan oleh Penggugat, Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan mengenai alat-alat bukti yang dihadirkan, serta yurisprudensi tetap bahwa “jika terdapat sertifikat ganda di atas tanah yang sama dan kedua sertifikat sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hanafi Tanawijaya S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	BPN, Pertimbangan Hakim, Sertifikat Tanah Ganda.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	16 Oct 2024 03:56
Last Modified:	16 Oct 2024 03:56
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/43604

Actions (login required)

View Item