Analisis Pelaksanaan Beban Pembuktian Terbalik Bersifat Terbatas dan Berimbang Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.) / oleh Lawrent March P.

MARCH P, LAWRENT (2013) Analisis Pelaksanaan Beban Pembuktian Terbalik Bersifat Terbatas dan Berimbang Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.) / oleh Lawrent March P. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Lawrent March P. (205090180) (B) Judul Skripsi ?Analisis Pelaksanaan Beban Pembuktian Terbalik Bersifat Terbatas dan Berimbang Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus : Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.)? (C) Halaman : vii halaman + 90 lembar + 3 lembar daftar pustaka + lampiran (D)Kata Kunci :Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi. (E)Isi Abstrak : Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujdukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sangat dibutuhkannya kepastian hukum untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya kepastian dalam hal pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia, masyarakat menilai bahwa praktek korupsi seperti halnya suap sudah lazim terjadi. Permasalahan disini adalah mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, serta proses pelaksanaannya dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan wawancara yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Proses pelaksanaan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang di dalam persidangan belum jelas dan belum ada peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Persidangan Jaksa Sistoyo tidak terpenuhi pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum lebih kuat dibandingkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya dibuat peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya, mengikuti pembuktian terbalik dari negara lain, serta melakukan pembuktian pada saat penyelidikan. Pada persidangan seharusnya terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa, sehingga seimbang dengan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. (F) Acuan : 28 (1945-2013) (G) Pembimbing : Dr. Hasbullah F. Sjawie, SH., MM., LL.M (H)Penulis : Lawrent March P.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 17 Jul 2018 06:34
Last Modified: 17 Jul 2018 06:34
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4388

Actions (login required)

View Item View Item