DHONI, ARMA (2013) Analisis Pemberian Diskresi Pejabat Kepolisian Banyumas Yang Menghentikan Penyidikan Atas Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Studi Kasus Ninik Setyawati Di Purwokerto) / oleh Arma Dhoni. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama : Arma Dhoni (B)Judul Skripsi : Analisis Pemberian Diskresi Pejabat Kepolisian Banyumas Yang Menghentikan Penyidikan Atas Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Ninik Setyawati Di Purwokerto) (C)Halaman: vi + 78 + 4 + 2013 (D)Kata Kunci: Diskresi, Penyidikan, Ninik Setyawati (E)Isi: Indonesia sebagai Negara hukum memiliki peraturan yang mengikat untuk setiap warga yang berada didalamnya, sehingga untuk melaksanakan penegakkan hukum tersebut maka terdapat para penegak hukum yang salah satunya terdiri dari Kepolisian. Polisi dalam melaksanakan tugasnya menurut KUHAP terdapat bagian penyidikan. Dalam proses penyidikan kecelakaan Ninik setyawati ditetapkan menjadi tersangka setelah olah TKP dan berbagai bukti yang mendukung. Setelah ditetapkannnya Ninik Setyawati menjadi tersangka beberapa hari kemudian Kapolres Banyumas memberikan wewenangnya untuk memberikan Diskresi terhadap Ninik Setyawati Maka dari itu Penulis menampilkan permasalahan diantaranya mengapa pihak penyidik dapat meniadakan proses pernyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan melakukan Diskresi dan bagaimana pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam penyidikan. Kajian ini Penulis menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa, pemberian Diskresi terhadap Ninik Setyawati berdasarkan atas asas kemanusian dikarenakan kondisi Ninik Setyawati yang lumpuh diakibatkan kecelakaan tersebut. Namun apabila ada kasus yang sama dikemudian hari seperti Ninik Setyawati tidak serta merta kepolisian bisa langsung memberikan Diskresi. Meskipun pemberian Diskresi ini melanggar mperaturan tapi diperboleh kan dengan melihat pertimbangan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu mengenai penghentian penyidikan. Pemberian Diskresi harus ada perdamaian antara pihak terlebih dahulu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan Polisi dalam memeberikan wewenang yang telah diberikan berdasarkan UU. Pengaturan mengenai Diskresi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang akan tetapi masih kurang kuat kekuatan hukumnya dalam hal untuk menghentikan kasus berat seperti dalam kasus tindak pidana kecelakaan yang menghilangkan nyawa orang lain di Indonesia. Saran dari penulis perlu adanya tindakan dari pemerintah beserta DPR RI untuk membentuk suatu undang-undang terkait masalah peraturan pemberian Diskresi terhadap kasus pidana yang berat di Indonesia. (F) Acuan : 33 (1978 ? 2013) (G) Pembimbing : Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., M.M., LL.M. (H) Penulis : Arma Dhoni
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 17 Jul 2018 06:46 |
| Last Modified: | 17 Jul 2018 06:46 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4395 |
Actions (login required)
 |
View Item |
