Analisis Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 062/PK/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Lelang Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan / oleh Hafis Ali Lubis

LUBIS, HAFIS ALI (2013) Analisis Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 062/PK/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Lelang Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan / oleh Hafis Ali Lubis. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : HAFIS ALI LUBIS (205060172) (B) Judul Skripsi: ?Analisis Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 062/PK/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Lelang Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan? (C) Halaman : vii + 110 + 30 + 2013. (D) Kata Kunci : Lelang Jaminan Fidusia, Pailit. (E) Isi Abstrak Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 34 UU No. 37/2004 yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuan Pasal 55 UU No. 37/2004 yang mengatur bahwa pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Larangan dalam Pasal 34 UU No. 37/2004 harus ditafsirkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah ?melakukan perjanjian?, sementara bila perjanjian telah sempurna, maka berlaku Pasal 55 UU No. 37/2004. Dengan demikian, pelelangan atas obyek jaminan fidusia dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum. Apakah Lelang Jaminan Fidusia Yang Debitornya Terlebih Dahulu Dinyatakan Pailit Telah Sesuai Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pelelangan atas objek jaminan fidusia dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Proses pelelangan atas obyek jaminan fidusia tetap boleh dilaksanakan meskipun debitor telah dinyatakan pailit. Kedepannya para hakim dapat dengan teliti betul menafsirkan bunyi atau arti dari suatu pasal dalam suatu produk undang-undang, sehimgga dapat benar-benar berlaku adil bagi para pihak yang berperkara. (F) Acuan : 30 (1989-2013) (G) Pembimbing Dr. S. Atalim, S.H., M.H (H) Penulis : Hafis Ali Lubis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 18 Jul 2018 06:39
Last Modified: 18 Jul 2018 06:39
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4482

Actions (login required)

View Item View Item