LING, STEFHANIE (2013) Analisis Status Hukum Kedudukan Perkawinan Poligami (Pada Kasus Anna Rudhiantiana Legawati Selaku Isteri Pertama dan Diana Leovita Dengan Ruhut Sitompul) dengan adanya perkawinan yang kedua (Diana Leovita selaku istri kedua dari Ruhut Sitompul) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan / oleh Stefhanie Ling. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama :STEFHANIE LING (NIM:205080085) (B) Judul Skripsi: Analisis Status Hukum Kedudukan Perkawinan Poligami (Pada Kasus Anna Rudhiantiana Legawati Selaku Isteri Pertama dan Diana Leovita Dengan Ruhut Sitompul) dengan adanya perkawinan yang kedua (Diana Leovita selaku istri kedua dari Ruhut Sitompul) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. (C) Halaman : viii + 65+ lampiran (D) Kata Kunci:Perkawinan, Poligami (E) Isi: Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang pria yang ingin mempunyai istri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan Ruhut Sitompul dengan Anna yang dilakukan di Sydney, Australia karena perbedaan agama. Setelah beberapa lama Ruhut tidak pulang kerumah untuk menjenguk anak dan istrinya dikarenakan Ruhut telah mempunyai wanita lain tanpa sepengetahuan Anna. Permasalahannya yaitu mengenai status hukum kedudukan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menambahkan data wawancara Lawyer dan Para Hakim. Upaya hukum dalam memenuhi ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya terlaksana. Perkawinan beda agama yang dilakukan di Sydney, Australia yang kemudian didaftarkan pada catatan sipil dengan dua orang saksi merupakan perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan kedua yang dilakukan tidak adanya persetujuan dari istri pertama merupakan perkawinan yang tidak sah. Dalam melangsungkan perkawinan, sebaiknya diteleti terlebih dahulu mengenai status para pihak dengan jelas, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan yang telah dilangsung. (F)Acuan: 24 (1982-2011) (G)Pembimbing: Hj. Mulati, S.H., M.H. (H)Penulis: Steffhanie Ling
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 18 Jul 2018 06:59 |
| Last Modified: | 18 Jul 2018 06:59 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4490 |
Actions (login required)
 |
View Item |
