Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-i/2022)

Anggraini, Meylani (2024) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-i/2022). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Meylani Anggraini_205200237.pdf Download (808kB)
	Text Bab isi_Meylani Anggraini_205200237.pdf Restricted to Repository staff only Download (31MB)
	Text Daftar Pustaka_Meylani Anggraini_205200237.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Meylani Anggraini_205200237.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam Putusan KPPU perkara 15/KPPU-I/2022 mengungkap beberapa pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan pasal 19 c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang, majelis komisi memutuskan bahwa 7 Terlapor, termasuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV, telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf c yang berkaitan dengan pembatasan peredaran/penjualan barang. Dari putusan tersebut, terlihat bahwa sejumlah pelaku usaha terbukti menimbun minyak goreng, minyak goreng sendiri merupakan kebutuhan pokok yang sering menjadi target penimbunan demi keuntungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Fokus permasalahan penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan, berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen merasakan dampak penimbunan minyak goreng, yang menyebabkan lonjakan harga akibat keterbatasan stok barang. Pemerintah merespons dengan kebijakan pengaturan batas ekspor sawit, distribusi minyak goreng, dan penetapan harga di pasaran. Pelaku usaha penimbun dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Jo Pasal 107 undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Richard Chandra Adam, S.H., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	putusan KPPU, penimbunan minyak goreng, peraturan perlindungan konsumen
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Oct 2024 06:31
Last Modified:	19 Oct 2024 06:31
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44924

Actions (login required)

View Item