Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA))

Linus, Maureen (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Akibat Penghapusan Pencatatan Emiten (Studi Kasus: PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Maureen Linus_205200038.pdf Download (233kB)
	Text Bab isi_Maureen Linus_205200038.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	Text Daftar Pustaka_Maureen Linus_205200038.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text Lampiran_Maureen Linus_205200038.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Perseroan yang telah menjadi perseroan terbuka memiliki beberapa tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang wajib dimilikinya sebagai perseroan terbuka. Salah satu kewajiban perseroan terbuka merupakan kewajiban keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai pengawas kegiatan pasar modal. Kewajiban keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk melindungi para pemegang saham dari kerugian atas aktivitas perusahaan yang kurang sehat. Apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai perseroan terbuka maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan kewajibannya merupakan peringatan, denda, suspensi penjualan efek, hingga penghapusan pencatatan efek secara paksa. Pada saat perusahaan dikenakan sanksi, salah satu pihak yang paling dirugikan merupakan para pemegang saham yang telah membeli saham di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum beserta dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham publik pada saat terjadinya penghapusan pencatatan secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang. Tanggung jawab oleh perusahaan yang diberikan merupakan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan perlindungan hukum secara represif dan preventif (mitigasi) melalui prospektus beserta Undang-Undang yang berkenaan dengan Pasar Modal dan pemegang saham.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Publik, Emiten, Forced Delisting
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Oct 2024 05:40
Last Modified:	19 Oct 2024 05:40
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44927

Actions (login required)

View Item