Putra, Muhammad Axel (2024) Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat) Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman Depan_Muhammad Axel Putra_205200061.pdf Download (286kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.untar.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab isi_Muhammad Axel Putra_205200061.pdf Restricted to Repository staff only Download (766kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka_Muhammad Axel Putra_205200061.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) |
|
|
Text
Lampiran_Muhammad Axel Putra_205200061.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB) |
Abstract
Dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai 2022 korupsi terus menunjukan tren kenaikan baik dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka, tercatat hingga tahunn 2022 korupsi telah menimbulkan dampak negatif yang merugikan negara hingga mencapai Rp 42.800 triliun. Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, pengaturan terkait korupsi diatur dalam UU Tipikor. Seiring berkembangnya zaman dan didasari oleh keadaan dalam masyarakat pengaturan terhadap korupsi juga mengalami pembaruan, pembaruan ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa pasal yang masuk ke dalam KUHP Nasional. Masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional mendapat banyak pendapat pro dan kontra dari banyak lapisan masyarakat, ditambah lagi pada pengaturan pasalnya terjadi pengurangan strafmaat pidana minimum khusus. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis dan menguraikan landasan pemikiran dan strafmaat pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif evaluatif, dengan menggunakan sumber data sekunder. Dan dari penelitian ini kesimpulan yang dapat ditarik adalah masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional bukanlah hal yang baru, serta terkait pengurangan sanksi pidana minimum khusus adalah bentuk perwujudan asas keadilan antara orang sipil dan pejabat negara yang sama-sama melakukan korupsi agar pengancaman sanksinya sama rata.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Ade Adhari, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | pidana minimum khusus; korupsi; KUHP Nasional. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 19 Oct 2024 07:13 |
| Last Modified: | 19 Oct 2024 07:13 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44933 |
Actions (login required)
 |
View Item |
