Kepastian Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Kewajiban Yang Kadaluarsa Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst)

Noval, Andreas (2024) Kepastian Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Melakukan Kewajiban Yang Kadaluarsa Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Andreas Noval_205190232.pdf Download (287kB)
	Text Bab isi_Andreas Noval_205190232.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Andreas Noval_205190232.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text Lampiran_Andreas Noval_205190232.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Keberadaan pelaku usaha sebagai subjek hukum tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini memberikan dampak baik supaya terciptanya hak dan kewajiban dalam hubungan bisnis sehingga tercapainya kepastian hukum. Namun pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan konsumen yang tidak memiliki itikad baik. Akibat kejadian ini berakibat memberikan dampak yang kurang baik bagi keberadaan pelaku usaha karena pelaku usaha telah dirugikan. Dari latar belakang di atas permasalahan yang dibahas bagaimana kepastian hukum tanggung jawab bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian dalam melakukan kewajiban yang kadaluarsa menurut UUPK dan bagaimana putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020 dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst telah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini Kepastian hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha berupa mendapat perlindunga hukum represif yaitu melakukan gugatan secara perdata berupa ganti rugi atau bisa dengan melalui jalur pidana yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan Sehingga pelaku usaha mendapatkan haknya yang telah dilanggar karena pelaku usaha memiliki hak mendapat perlindungan hukum. Putusan yang diputus tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam UUPK, hal ini dikarenakan majelis tidak mempertimbangkan pada asas dan tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur UUPK. Majelis hanya melihat dari sisi konsumen saja tidak melihat dari sisi pelaku usaha tersebut sehingga majelis dalam memutus perkara tidak sesuai karena perlu mempertimbangkan pada kedua sisi yaitu sisi pelaku usaha dan sisi konsumen.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, konsumen
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Oct 2024 06:43
Last Modified:	25 Oct 2024 06:43
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45011

Actions (login required)

View Item