Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Liandi, Andryan (2024) Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Andryan Liandi_205200269.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Andryan Liandi_205200269.pdf Restricted to Repository staff only Download (23MB)
	Text Daftar Pustaka_Andryan Liandi_205200269.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Andryan Liandi_205200269.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini mengeksplorasi dengan metode normatif yurids implikasi hukum penggabungan dalam konteks perbankan syariah, dengan menggunakan contoh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan menghasilkan transfer hukum aset dan kewajiban dari bank yang bergabung ke bank yang mengakuisisi, melibatkan kontrak perbankan syariah yang rumit seperti mudharabah dan murabahah. Secara khusus, Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Perseroan (UU PT) memfasilitasi transfer hukum otomatis dari aset dan kewajiban dalam penggabungan, membentuk mekanisme yang berjalan sendiri tanpa prosedur tradisional seperti cessie atau novasi. Untuk memastikan validitas transfer ini, teks ini menekankan peran kunci publisitas. Pengumuman terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi dan memastikan bahwa semua pihak, terutama pihak ketiga, memahami perubahan yang terjadi. Penggabungan juga melibatkan peningkatan strategis dalam modal BSI melalui penerbitan saham baru. Tingkat konversi saham BRIS ke saham BSI, yang ditentukan oleh penilai profesional, memainkan peran dasar dalam proses ini. Perubahan pengendali yang signifikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Pеrsеro) Tbk ke PT Bank Mandiri (Pеrsеro) Tbk dicatat. Pemegang saham minoritas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 126 UU PT dan POJK 31/2015. Mereka memiliki hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan penggabungan, dan mereka dapat mengajukan gugatan jika merasa diperlakukan tidak adil. Dewan direksi dan komisaris, yang terikat oleh kewajiban fidusia, harus memastikan bahwa keputusan penggabungan memberikan nilai yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penggabungan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Bank Syariah Indonesia
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Oct 2024 07:22
Last Modified:	25 Oct 2024 07:22
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45015

Actions (login required)

View Item