Pertanggungjawaban E-commerce Bhinneka Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kantong, Brandon Christopher (2024) Pertanggungjawaban E-commerce Bhinneka Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Brandon Christopher Kantong_205180158.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Bab isi_Brandon Christopher Kantong_205180158.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)
	Text Daftar Pustaka_Brandon Christopher Kantong_205180158.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran_Brandon Christopher Kantong_205180158.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hak asasi yang tercakup dalam kerangka hak asasi manusia adalah hak atas informasi pribadi. Sementara itu, pelanggan yang memiliki informasi pribadi mereka dikompromikan telah menimbulkan kerugian finansial karena gugatan pelanggaran data pribadi, dengan bhinneka.com khususnya bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini menimbulkan pertanyaan berikut: 1. Sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi pelanggan e-commerce yang data pribadinya telah dikompromikan 2. Sejauh mana e-commerce Bhinneka bertanggung jawab atas kasus kebocoran data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekelompok hacker yang tidak sah mengklaim telah mendapatkan informasi pengguna dari bhinneka.com pada pertengahan 2020, yang memicu kontroversi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan perintah yang menginstruksikan pengguna bhinneka.com untuk mendidik diri mereka sendiri tentang keamanan data sesuai dengan rekomendasi terakhir. Meningkatkan pemahaman pemilik perusahaan tentang pentingnya perlindungan konsumen dan memberdayakan pelanggan adalah dua tujuan mendasar perlindungan konsumen. Namun demikian, karena penekanan utama undang-undang pada transaksi dan pembelian tradisional, Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak mencakup tanggung jawab pemilik perusahaan e-commerce. Permenkominfo No. 20 tahun 2016, PP PSTE, dan PP PMSE memuat peraturan mengenai akuntabilitas e-commerce. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati saat memberikan informasi pribadi, dan bhinneka.com diharapkan lebih transparan dalam komunikasi terkait pengungkapan data tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., M.H., APU.
Uncontrolled Keywords:	Data Pribadi. E-commerce, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 02:12
Last Modified:	28 Oct 2024 02:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45026

Actions (login required)

View Item