Implementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat

Dustin, Briyan (2024) Implementasi Hukum Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Oleh Polres Metro Jakarta Barat. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Briyan Dustin_205200094.pdf Download (561kB)
	Text Bab isi_Briyan Dustin_205200094.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB)
	Text Daftar Pustaka_Briyan Dustin_205200094.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text Lampiran_Briyan Dustin_205200094.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kasus penyalahgunaan airsoft gun sudah semakin marak terjadi dewasa ini beberapa berita akhir-akhir ini kerap kali melaporkan tentang momok airsoft gun yang kerap kali menimbulkan ke tidak tertiban di masyarakat. Baik itu berbentuk penodongan, perampokan, atau bahkan penganiayaan dengan airsoft gun, airsoft gun menjadi suatu alat yang sering disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana akhir-akhir ini. Agar penyalahgunaannya dapat ditanggulangi, peredaran dan kepemilikan nya yang tidak memiliki perizinan sudah seharusnya diaturkan, kendati dasar hukum yang mengatur kepemilikan dan peredaran tersebut sudah ada yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya di lapangan secara nyata oleh aparat penegak hukum, apakah implementasi sanksi pidananya sudah sesuai dengan ketentuan Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta sumber data utamanya adalah data primer yang berbentuk wawancara dengan praktisi dan akademisi. Teknik analisis datanya menggunakan proses transkripsi. Hasil yang didapat berupa data wawancara dari pihak penegak hukum dan ahli hukum. Ditemukan hasil bahwa implementasi sanksi terhadap pemilik airsoft gun yang tidak berizin dan juga pengedar yang tidak resmi sudah sesuai dilakukan sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1, akan tetapi implementasi tersebut masih sulit untuk dilakukan karena beberapa faktor. Penulis memberi saran bahwa sebaiknya aparat penegak hukum lebih menggalakkan lagi upaya penegakkan hukum tersebut kepada pemilik dan pengedar airsoft gun yang tidak berizin agar penyalahgunaannya dapat semakin ditekan dan tidak merugikan masyarakat. Adapun upaya tersebut berupa upaya preventif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
Uncontrolled Keywords:	airsoft gun, perizinan, implementasi.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 02:18
Last Modified:	28 Oct 2024 02:18
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45036

Actions (login required)

View Item