Calista, Gabriella (2024) Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan dengan Menerapkan Prinsip Restorative Justice Sebagai Bentuk Mediasi Penal. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
![]() |
Text
Halaman Depan_Gabriella Calista_205200230.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Bab isi_Gabriella Calista_205200230.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka_Gabriella Calista_205200230.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
Lampiran_Gabriella Calista_205200230.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB) |
Abstract
Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana mencerminkan sebuah transformasi terhadap sistem peradilan pidana yang lebih efisien pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Penelitian ini fokus pada aspek penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana, khususnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Proses penuntutan dalam kasus tindak pidana ringan yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat, tata cara, dan tahapan yang harus diikuti dalam menerapkan dan mengajukan keadilan restoratif, yang semuanya dijelaskan dalam peraturan tersebut. Penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan direkomendasikan oleh jaksa, terutama jika pelaku tidak memiliki catatan sebagai residivis dan menghadapi ancaman pidana di bawah 5 tahun. Sebagai mediator, jaksa memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan keinginannya, dan apakah pelaku bersedia memenuhinya, sehingga dapat tercapai kesepakatan damai. Penting untuk dicatat bahwa jaksa tidak semata- mata bertujuan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, namun lebih kepada mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, memberikan manfaat baik tidak hanya bagi korban namun juga terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA |
Uncontrolled Keywords: | Keadilan restoratif, Kejaksaan, Mediasi Penal |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 28 Oct 2024 06:21 |
Last Modified: | 28 Oct 2024 06:21 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45079 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |