Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Irena, Florencia (2024) Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Halaman Depan_Florencia Irena_205200205.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab isi_Florencia Irena_205200205.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15MB)
[img] Text
Daftar Pustaka_Florencia Irena_205200205.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
Lampiran_Florencia Irena_205200205.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

Kekayaan alam Indonesia menjadi tantangan besar, khususnya dalam hal pertambangan dan industrinya. Industri pertambangan membawa tantangan besar bagi hukum lingkungan karena lingkungan menjadi objek utama dalam aktivitas pertambangan. Dalam hal ini, aktivitas pertambangan tidak hanya menyebabkan pencemaran pada air, namun juga tanah dan udara akibat aktivitas pertambangan, serta reklamasi yang tidak dilakukan dengan maksimal. Melalui analisis terhadap regulasi hukum lingkungan dan jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia, pelaksanaan jaminan reklamasi dan dampaknya terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peran pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi hukum lingkungan dan prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerapkan metode penelitian normatif dengan teknik analisis kualitatif. Kemudian, pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan merujuk pada teori hukum, definisi, dan konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara lebih spesifik menjabarkan kewajiban pemegang IUP atau IUPK yang sebelumnya tidak disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 2009. UU No. 3 Tahun 2020 bersinergi dengan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) mengatur instrumen ekonomi lingkungan, pendanaan lingkungan hidup, dan analisis risiko untuk pelestarian lingkungan. PP No. 78 Tahun 2010 bersinergi dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 melibatkan aspek reklamasi, pascatambang, dana jaminan, dan transparansi guna meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dana jaminan reklamasi, serta ketentuan bentuk dan jaminan reklamasi yang berbeda berdasarkan tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Prof. Dr. Mella Ismelina FR., SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords: industri pertambangan, jaminan reklamasi, lingkungan hidup
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 28 Oct 2024 06:13
Last Modified: 28 Oct 2024 06:13
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45082

Actions (login required)

View Item View Item