Analisis Mengenai Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Merek KasoMax Dengan Merek Kaso Ditinjau Dari Undang-Undang Merek

Pritama, Natasha (2024) Analisis Mengenai Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Sengketa Merek KasoMax Dengan Merek Kaso Ditinjau Dari Undang-Undang Merek. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Natasha Pritama_205200022.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Natasha Pritama_205200022.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text Daftar Pustaka_Natasha Pritama_205200022.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text Lampiran_Natasha Pritama_205200022.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual. Perkembangannya saat ini sering terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meniru merek yang telah didaftarkan lebih dahulu, hal ini sama dengan sengketa yang diangkat penulis yaitu mengenai sengketa merek yang mengandung persamaan pada pokoknya yang dialami oleh merek KasoMax milik Tedi Hartono yang terdaftar di DJKI karena hasil dari permohonan banding yang dikabulkan oleh Komisi Banding Merek yang pada akhirnya menimbulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari, yang menggunakan merek Kaso yang terdaftar lebih dahulu pada DJKI. Tujuan yang penulis ingin capai adalah untuk mengetahui pertimbangan dari Majelis Komisi Banding Merek menurut UU MIG dan bentuk tanggung jawab DJKI terhadap sengketa merek ini. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan pada teknik penalaran yang bersifat deduktif dalam melakukan analisis terhadap sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso. Kriteria frasa persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Ketentuan pasal tersebut dapat digunakan saat menilai dan memeriksa merek yang didaftarkan pada DJKI oleh pemilik merek sehingga mengenai putusan Majelis Komisi Banding dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip first to file dan ketentuan yang diharapkan oleh UU MIG. Mengenai tanggung jawab, DJKI telah melakukan sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan undang-undang namun untuk memprosesnya DJKI memerlukan surat terhadap pelaksanaan putusan. Kesimpulan penulis adalah persamaan pada pokoknya dalam merek telah diatur dalam undang-undang dan putusan Majelis Komisi Banding Merek tersebut belum sesuai dan tanggung jawab DJKI terhadap sengketa ini belum dapat terealisasikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Merek, DJKI, Tanggung Jawab
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 07:12
Last Modified:	28 Oct 2024 07:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45090

Actions (login required)

View Item