Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan

Raharja, Nugraha Budi (2024) Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Nugraha Budi Raharja_205190077.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Nugraha Budi Raharja_205190077.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	Text Daftar Pustaka_Nugraha Budi Raharja_205190077.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB)
	Text Lampiran_Nugraha Budi Raharja_205190077.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satunya dampaknya pandemi Covid 19 ialah terganggunya kestabilan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diajukan pada Pengadilan Niaga, salah satunya Putusan No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi Pemohon dan PT Pan Brothers Tbk sebagai Termohon. Amar dari putusan tersebut menolak permohonannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pertimbangan PT Pan Brothers sudah memiliki moratorium pada Pengadilan Tinggi Singapura. Putusan tersebut dianggap tidak bisa membagikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab Indonesia sebagai negara berdaulat tidak wajib untuk tunduk pada putusan negara lain. Tujuan penelitiannya agar mengetahui penerapan asas keseimbangan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam moratorium perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit Indonesia. Teknik penelitian ialah hukum normative, pendekatan UU. Sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum. Setelah ditelaah, hasil penelitian menemukan pemberlakuan moratorium terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit secara merata tidak mencerminkan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap perlindungan hak kreditur karena debitur yang sebenarnya tidak membutuhkan moratorium pun atau yang beritikad tidak baik akan ikut mendapatkan manfaat dari pemberlakukan moratorium. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan perubahan ketentuan terhadap UU No. 37 Tahun 2004 terkait Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk mengisi kekosongan hukum guna mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Moratorium
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 07:35
Last Modified:	28 Oct 2024 07:35
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45094

Actions (login required)

View Item