Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Vallerio, Patrick (2024) Rekonsepsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Patrick Vallerio_ 205180147.pdf Download (548kB)
	Text Bab isi_Patrick Vallerio_ 205180147.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Patrick Vallerio_ 205180147.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Lampiran_Patrick Vallerio_ 205180147.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai Executive Review, yang merupakan bentuk pengawasan ketat pemerintah pusat pada Perda yang dicabut. Adapun kemudian persoalan pada riset ini ialah Bagaimanakah konsep mekanisme pembatalan produk undang-undang; serta Bagaimanakah penerapan konsep terkait mekanisme Executive Review terhadap perda oleh pemerintah pusat sesudah keluarnya putusan MK. Studi ini adalah riset hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan referensi dari sumber-sumber pustaka. Adapun inti dasar dari alasan mengapa dibatalkannya mekanisme executive review pada dasarnya adalah karena dianggap melewati kewenangan dari bentuk pengawasan itu sendiri yang mana pengawasan represif terhadap produk legislatif merupakan wewenang dari lembaga yudikatif. Namun, dalam perkembangannya, bentuk pengawasan dari pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada bentuk represif semata namun juga dapat berbentuk preventif. Mekanisme dari bentuk pengawasan preventif ini lah yang masih dapat dilakukan pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi dengan kemenkumham yang menjadi wakil dari pemerintah pusat. Diharapkan rekonsepsi mekanisme executive review oleh pemerintah pusat pasca putusan mahkamah konstitusi ini tetap dapat dilaksanakan agar terbentuknya sebuah pengawasan pada pembuatan produk hukum daerah supaya tidak timbul disharmonisasi serta pemerintah dapat melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Executive Review, Pengawasan, Otonomi, Peraturan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	28 Oct 2024 07:55
Last Modified:	28 Oct 2024 07:55
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45099

Actions (login required)

View Item