Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Menggunakan Narkotika di Polresta Bengkulu Berdasarkan Hasil Putusan Nomor: 1/G2018/PTUN.BKL

Pratiwi, Anggi (2024) Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Menggunakan Narkotika di Polresta Bengkulu Berdasarkan Hasil Putusan Nomor: 1/G2018/PTUN.BKL. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Anggi Pratiwi_207221013.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Anggi Pratiwi_207221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Anggi Pratiwi_207221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Lampiran_Anggi Pratiwi_207221013.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Polisi sebagai aparatur ketentraman serta tonggak hukum yang berhubungan dengan masyarakat dalam sebuah daerah. Peran polisi begitu bermartabat sebab punya tanggung jawab penuh memberikan kepastian rasa aman serta keselamatan di antara masyarakat, sebab kerap ditemui banyaknya masyarakat yang patut diberi bimbingan juga diarahkan untuk menjadi bagian dalam masyarakat yang punya kesadaran serta ketaatan terhadap peraturan. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merupakan aturan moral atau norma baik tercatat juga tak tercatat yang dijadikan acuan perilaku, sikap, serta aksi pejabat Polri untuk menjalankan kewenangan, peran, tugas, hingga kehidupan keseharian. Pejabat Polri adalah anggota Polri, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 07 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disini ialah sebuah teknik riset hukum yang berguna dalam menelaah hukum pada pengertian nyata dengan cara melakukan penelitian bagaimanakah peran hukum di sebuah lingkup kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata. Metode analisis data penelitian ini untuk memahami berbagai data yang sudah terhimpun seperti hasil catatan lapangan, wawancara, serta lainnya hingga bisa dianalisis serta mampu menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas. Pada penelitian ini, penulis memakai analisis kualitatif yakni sebuah penelitan yang datanya tidak perlu di numerikkan atau di angkakan. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkulu NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwasanya terdakwa dipidana penjara sepanjang 6 (enam) bulan sebab terdakwa dibuktikan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri selaras akan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Rentetan kasus tersebut yakni di awal, terdakwa diberi dakwaan dengan 2 (dua) dakwaan, yang pertama yakni dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) lalu yang kedua yakni dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hans Kelsen memberi tambahan bahwasanya sebuah tindakan dikomandokan sama seperti menyatakan bahwasanya seseorang punya kewajiban berlaku dengan cara tertentu. Perkapolri No.11/2011 jelas menjadi wujud ketertiban norma selaku bagian Polri.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Jeane Neltje Saly, SH., APU., S.Med
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Hukum, Polisi, Narkotika
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Nov 2024 08:59
Last Modified:	11 Nov 2024 08:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45146

Actions (login required)

View Item