Analisis Pembuktian Terbalik Dalam Pasal 12 B Ayat (1) A Dan B Uu Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Akbar, Delvin (2024) Analisis Pembuktian Terbalik Dalam Pasal 12 B Ayat (1) A Dan B Uu Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Delvin Akbar_207211003.pdf Download (565kB)
	Text Bab isi_Delvin Akbar_207211003.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Daftar Pustaka_Delvin Akbar_207211003.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text Lampiran_Delvin Akbar_207211003.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Sistem pembuktian terbalik diadopsi dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU Tipikor. Menarik untuk diamati penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tipikor dari aspek keadilan. Pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi dan apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut telah berkeadilan. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam UU Tipikor hanya terbatas pada pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a jo Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 38A UU Tipikor), dan pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal38 B UU Tipikor). Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi merupakan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang dalam perspektif teori keadilan John Rawls maupun Amartya Sen, penerapan sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dinilai lebih memberikan keadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi.,S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pembuktian Terbalik, Korupsi, Gratifikasi, Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU Tipikor, Hukum Pidana
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Nov 2024 09:05
Last Modified:	11 Nov 2024 09:05
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45147

Actions (login required)

View Item