Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Fionita, Jessica (2024) Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Jessica Fionita_207221016.pdf Download (910kB)
	Text Bab isi_Jessica Fionita_207221016.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Jessica Fionita_207221016.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text Lampiran_Jessica Fionita_207221016.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang muncul setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja, yakni pemegang saham yang merangkap sebagai direktur perseroan perorangan. Mengingat adanya rangkap jabatan antara pemegang saham dan direktur, maka otomatis terjadi percampuran harta antara harta pribadi pendiri dengan harta kekayaan perseroan perorangan. Bagaimana tanggung jawab dari direksi perseroan perorangan tersebut apabila terjadi kepailitan? Penulis dalam meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Data primer yang Penulis gunakan berasal dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan perseroan, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun pemegang saham merangkap sebagai direksi perseroan perorangan, tanggung jawab dari pemegang saham maupun direksi perseroan perorangan tersebut tetaplah merupakan tanggung jawab terbatas. Hal ini dikarenakan sejak pendirian perseroan perorangan, pendiri akan diminta untuk menginformasikan jumlah saham yang akan dijadikan sebagai harta kekayaan perseroan, sehingga apabila terjadi kerugian maka harta perseroan perorangan saja yang akan digunakan untuk mengganti kerugian tersebut. Sebaiknya, pendiri perseroan perorangan mempelajari ketentuan mengenai perseroan perorangan dan Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perseroan perorangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran di kemudian hari.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Cipta Kerja, Perseroan Perorangan, Tanggung Jawab.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 02:52
Last Modified:	19 Nov 2024 02:52
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45164

Actions (login required)

View Item