Eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang tidak dilaksanakan Pemda Provinsi DKI Jakarta

Sofian, Sofian (2024) Eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang tidak dilaksanakan Pemda Provinsi DKI Jakarta. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Sofian_207211021.pdf Download (98kB)
	Text Bab isi_Sofian_207211021.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Daftar Pustaka_Sofian_207211021.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text Lampiran_Sofian_207211021.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)

Abstract

Penelitian ini memiliki permasalahan utama terkait eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKI). Permasalahan tersebut terkait dengan ketidakpatuhan Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam kasus PT. Bunga Lestari. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pihak yang menang dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap Pemda DKI Jakarta menjadi fokus penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan eksekusi secara paksa terkait keputusan pengadilan yang sudah final dalam kasus perdata berdasarkan hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/2021.Eks Jo. No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo. No. 42/PDT/2017/PT.DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo. No. 706PK/PDT/2019 Jo. Permohonan Eksekusi Terhadap Pemda Provinsi DKI No. 31/SnCo/Eks.Pts/VIII/2021. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari tinjauan literatur, termasuk putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di perpustakaan dan lapangan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan interpretasi rasional dan obyektif, serta teknik hukum konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan terkendala oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya pelaksana eksekusi, anggaran yang terbatas, perlawanan pihak ketiga, dan Peninjauan Kembali. Implikasinya, pihak instansi pemerintah, seperti Pemda DKI Jakarta, menghadapi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama dalam kewajiban pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana pemerintah tidak menganggarkan dana sesuai putusan pengadilan. Upaya pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemda DKI Jakarta telah mematuhi ketentuan hukum acara perdata, karena pemerintah daerah tersebut tidak melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, mekanisme eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN), termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran sejumlah uang yang diwajibkan oleh putusan pengadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.,
Uncontrolled Keywords:	Hukum, Pemda DKI, Pelaksanaan Eksekusi, Putusan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 Nov 2024 03:42
Last Modified:	19 Nov 2024 03:42
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45172

Actions (login required)

View Item